Pansus telah menggelar sidang maratonmenelusurikasusyangmenghebohkan negeri ini. Saat ini Pansus DPR menggelar sidang tertutup maupun terbuka yang diliput media massa khususnya televisi sehingga dapat diketahui publik. Sejumlah saksi dihadirkan baik Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BPK, bahkan Wapres Budiono dan mantan Wapres Jusuf Kalla untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut.
Kendati kasus ini sedang digelar Pansus DPR namun aksi unjuk rasa di jalan masih tetap berlangsung di sejumlah kota besar negeri ini. Akan tetapi jumlah massa yang turun ke jalan sudah berkurang bila dibandingkan dua bulan lalu yang berlangsung dalam skala besar dan vulgar. Ketika itu unjuk rasa marak terjadi hampir di semua kota besar dengan jumlah massa cukup besar.
Fenomena unjuk rasa yang mengusung isu kasus century terasa vulgar dan sudah tidak mengindahkan kaidah etika berbangsa dan bernegara. Di Jakarta unjuk rasa dilakukan dengan pawai berjalan. Karena jumlah massa dalam skala besar sehingga memacatkan arus lalulintas. Mereka membawa spanduk, gambar baliho, boneka yang menggambarkan wajah Presiden SBY, Wakil Presiden Budiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani divariasikan dengan aksi teaterikal di depan gedung DPR, Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.
Di samping melakukan orasi mereka juga meneriakkan yel-yel mengecam pejabat negara yang diindikasikan terlibat kasus Century. Mereka mengarak boneka itu, kemudian beramai-ramai menginjak-nginjaknya untuk kemudian membakarnya sampai menjadi abu. Pemandangan lain, para demontrans membawa spanduk dan patung Budiono dan Sri Mulyani mata mereka ditutup sebelah mirip perompak atau bajaklaut.
Juga lukisan Bidiono dan SriMulyani yang diberi taring dengan darah ibarat drakula. Lebih memprihatinkan gambar maupun boneka yang menggambarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono dihamparkan di jalan raya, dan dilindas kenderaan yang lalu lalang di tersebut. Pemandangan merendahkan harkat dan martabat kepala Negara juga terjadi di layar televisi.
Paket acara dialog interaktif yang melibatkan politikus, pakar, akademisi dan LSM mengabaikan kesantunan, kesopanan dan penghormatan kepada kepala Negara. Seperti statement dan kecaman, hujatan yang ditujukan kepada Presiden dengan inisial : you, anda dan nama SBY, peragu tidak tegas dan kata-kata yang tidak patut diucapkan untuk kepala Negara. Ironisnya yang melakukannya adalah mantan pejabat negara.yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya.
Mikul duwur mendam jeru
Menyaksikan aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat yang ditayangkan televisi menunjukkan pada kita terjadinya degradasi (kemerosotan) etika berbangsa dan bernegara di negeri ini. Bangsa ini telah kehilangan jati diri sebagai bangsa yang dikenal sopansantun, ramahtamah, hormatmenghormati. Perilaku santun dan beretika ini sudah mendapat pengakuan dunia internasional.
Bangsa lain yang datang berkunjung ke Indonesia tetap menyatakan rasa kagumnya menyaksikan kehidupan masyarakat majemuk yang berperilaku sopan santun dan sangat menghormati tamu yang datang. Kesopanan dan keramah-tamahan itu juga tercermin kala jamaah haji Indonesia menunaikan ibadah haji di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh.
Mereka bersikap tertib, disiplin dan tidak membuat susah orang lain. Karena santunnya jamaah Indonesia terkadang mendapat perlakuan tidak pada tempatnya dari jamaah haji bangsa lain. Misalnya bus khusus mengangkut jamah Indonesia bila dinaiki oleh jamaah namgsa lain seperti Pakistan atau Afganistan, jamaah haji kita rela dan ikhlas mempersilahkan mereka menumpang di bus tersebut.
Lain halnya dengan bus jamaah lain. Ketika kita mencoba naik ke bus itu, mereka tegas menolak dan melarang kita menumpang di bus tersebut. Tidak dapat dipungkiri sopan santun yang melekat pada masyarakat tercermin pada kultur Jawa yang mendominasi bangsa ini filosofi tepo seliro (dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain) serta mikulduwurmendamjeru yang bermakna sangat menghormati orang tua.
Representasi negara
Dalam konteks berbangsa dan bernegara Presiden dan Wakil Presiden adalah bapak bangsa, pemimpin pemerintahan, orang yang dituakan dinegeri ini yang harus dihormati dan dijaga kehormatannya. Mereka telah terpilih untuk memimpin pemerintahan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Dari aspek penghormatan dan kedudukan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan secara normatif sudah baku diatur di negeri ini.
Regulasi itu termaktub dalam Undang-undang Nomor : 8 tahun 1987 tentang protokol yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No: 62 tahun 1990. Undang-undang dan PP tersebut mengatur tentang tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dan perlakukan terhadap seseorang sesuai kedudukan dan martabat jabatannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
Ketentuan itu menjelaskan Presiden/ Wakil Presiden dan mantan Presiden/Wapres mendapat kehormatan di tempat utama sebagai pejabat Negara. Dalam aturan protokol mereka disebut sebagai Very Very Important Person (VVIP). Khusus Presiden simbol suatu Negara. Sedangkan dalam tata cara pergaulan internasional Presiden yang merupakan pemimpin tertinggi pemerintahan merupakan “representasi negara”.
Begitu pentingnya kedudukan Presiden dalam suatu Negara, pengalaman sejarah menunjukkan permusuhan atau konflik antara pemimpin pemerintahan mempunyai implikasi pada rakyat dinegara masing masing yang termotivasi mengikuti arahan dan kebijakan pemimpinnya. Sebagai contoh sewaktu aksi pengganyangan Malaysia yang dilakukan Presiden Soekarno telah mengobarkan dan menggelorakan semangat bagi rakyat Indonesia memuusuhi negeri jiran tersebut.
Demikian pula sebaliknya Malaysia yangdipimpinPerdanaMenterinya Tuanku Abdul Rahman juga mengobarkan semangat rakyatnya untuk hal yang sama. Begitu signifikannya kedudukan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam suatu Negara, sejatinya ia harus mendapat kedudukan serta penghormatan yang tinggi oleh rakyat di negaranya.
Wawasan kebangsaan
Fenomena merosotnya etika bengsa terjadi setelah reformasi bergulir dengan cepat melanda negeri ini sebelas tahun lalu. Euforia reformasi yang melanda segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan politik ditandai dengan transparansi dan demokratisasi. Akan tetapi penerapan demokratisasi dengan substansi kebebasan disalahtafsirkan.
Kebebebasanmengeluarkanpendapat baik lisan maupun tulisan dianalogikan seperti kebebasan yang ada di negara yang menganut paham liberalis seperti Amerika Serikat. Bahkan penerapan kebebasan yang terjadidinegeriinisudahmelampauinegara yang menjadi pelopor demokrasi United State of America (USA). Kebablasannya kebebasan di Indonesia telah melunturkan jati diri bangsa yang dikenal sopan santun dan beretika.
Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah kembali memvitalkan pendidikan wawasan kebangsaan tidak hanya di sekolah dan perguruan tinggi, akan tetapi kepada seluruh strata masyarakat. Selain itu aparat keamanan tetap konsisten melakukan penegakkan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang merendahkan martabat dan kehormatan Kepala Negara sesuai hukum yang berlaku.
Selamat mencoba , semoga bermanfaat dan berguna untuk anda..copy paste di bolehkan, asal tidak menjelek2kan artikel ini yang telah dibuat.Terima kasih telah berkunjung di Ihsan_blogs ..
created by IHSAN.
Baca Juga Yang Lainnya Tentang :
